Description:Buku ini membantu orang‐orang yang aktif mengarahkan perubahan sosial di Indonesia karena berisi tentang penerangan atau informasi seputar formula‐formula politik otonomi daerah. Sebagaimana kebijakan‐kebijakan lain, berbicara soal kebijakan desa sudah pasti akan melahirkan pro dan kontra karena banyak pertarungan kepentingan yang bermain di dalamnya. Realitas keberagaman yang melekat pada komunitas di berbagai daerah di Indonesia menjadi ‘kerumitan’ tersendiri dalam bongkar pasang kebijakan tentang desa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan desa diatur dengan UU No.5/1979. Kebijakan ini melihat desa sebagai wilayah administrative, desa tidak diakui sebagai kesatuan ‘masyarakat hukum’. Dampaknya governance system (sistem pengelolaan hidup bersama) yang sudah hidup bertahun‐tahun seiring dengan lahirnya sebuah desa, di mana di dalamnya tercakup government system (sistem pemerintahan), digantikan oleh sistem Pemerintahan Desa baru yang tidak dimengerti oleh komunitas setempat.We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Mensiasati Otonomi Daerah: panduan fasilitasi pengakuan dan pemulihan hak-hak rakyat. To get started finding Mensiasati Otonomi Daerah: panduan fasilitasi pengakuan dan pemulihan hak-hak rakyat, you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed. Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.
Pages
288
Format
PDF, EPUB & Kindle Edition
Publisher
KPA & INSISTPress
Release
2000
ISBN
Mensiasati Otonomi Daerah: panduan fasilitasi pengakuan dan pemulihan hak-hak rakyat
Description: Buku ini membantu orang‐orang yang aktif mengarahkan perubahan sosial di Indonesia karena berisi tentang penerangan atau informasi seputar formula‐formula politik otonomi daerah. Sebagaimana kebijakan‐kebijakan lain, berbicara soal kebijakan desa sudah pasti akan melahirkan pro dan kontra karena banyak pertarungan kepentingan yang bermain di dalamnya. Realitas keberagaman yang melekat pada komunitas di berbagai daerah di Indonesia menjadi ‘kerumitan’ tersendiri dalam bongkar pasang kebijakan tentang desa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan desa diatur dengan UU No.5/1979. Kebijakan ini melihat desa sebagai wilayah administrative, desa tidak diakui sebagai kesatuan ‘masyarakat hukum’. Dampaknya governance system (sistem pengelolaan hidup bersama) yang sudah hidup bertahun‐tahun seiring dengan lahirnya sebuah desa, di mana di dalamnya tercakup government system (sistem pemerintahan), digantikan oleh sistem Pemerintahan Desa baru yang tidak dimengerti oleh komunitas setempat.We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Mensiasati Otonomi Daerah: panduan fasilitasi pengakuan dan pemulihan hak-hak rakyat. To get started finding Mensiasati Otonomi Daerah: panduan fasilitasi pengakuan dan pemulihan hak-hak rakyat, you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed. Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.